Baca di App
Editor : Hari Widodo
BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Tidak dilibatkannya personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) terkait pengamanan Pilkada Kalsel 2020 pada 9 Desember mendatang ternyata merupakan salah satu upaya menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN).
Hal itu ditegaskan Sekretaris Daerah Kotabaru H Said Akhmad.
Kecuali diminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) atau Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), seperti halnya TNI/Polri.
"Jadi kalau tidak diminta lalu kita melakukan pengamanan nanti salah. Beda, kalau polisi/TNI pengaman sudah wajib. Tetapi, tetap dianggarkan juga oleh pemerintah," kata Said Akhmad kepada wartawan di ruang kerjanya, Jumat (27/11/2020).
Baca juga: Satpol PP Tak Dilibatkan Pengamanan Pilkada Kotabaru 2020, Kasatpol PP : Nol Anggarannya
Baca juga: Bawaslu, Satpol PP Dibantu TNI-Polri Tertibkan APK Pilkada Banjar yang Melanggar Aturan
Satpol PP, katanya, hanya dilibatkan saat tahapan penertiban baliho atau alat peraga kampanye. Atas dasar permintaan KPU atau Bawaslu.
"Kalau terlibat langsung takutnya, ada apa nih Satpol PP. Nah, itu perlu dipahami kalau berkaitan dengan Satpol PP," terang Said Akhmad.
Demikian pula hal-hal lainnya, terkait Pilkada pemerintah daerah juga tidak terlibat langsung karena sudah ada penyelenggara. Pemerintah daerah hanya menyiapkan anggaran.
Baca juga: Polsek Banjarbaru Timur, Brimob Polda Kalsel dan Satpol PP Gelar Operasi Yustisi
Sebelumnya diberitakan, Plt Kepala Satpol PP dan Damkar, Khairian Anshari saat dikonfirmasi, membenarkan pihaknya tidak terlibat dalam pengamanan Pilkada, pemilihan Gubernur ataupun Bupati.
Padahal diakuinya, Satpol PP merupakan instansi memberikan pembinaan terhadap petugas Linmas (Perlindungan Masyarakat). Sementara pihaknya juga tidak memiliki anggaran.
(banjarmasinpost.co.id/helriansyah)